Restitusi Pengembalian Pendahuluan Pajak: Kemudahan Administrasi ataukah Loophole Penerimaan?

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.03/2013 di penghujung tahun 2013 menyisakan sebuah tanya. Apakah terbitnya aturan tersebut sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan fasilitas bagi SPT Tahunan atau SPT PPN yang menunjukkan lebih bayar dengan batasan tertentu ataukah justru menimbulkan loophole penerimaan pajak? Aturan PMK Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu membawa efek positif bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak.

Khusus bagi Wajib Pajak, hadirnya aturan tersebut menciptakan kemudahan administrasi pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Sementara bagi otoritas perpajakan, beban rutin pemeriksaan dapat terpangkas. Ya, SPT Lebih Bayar Pasal 17B selama ini selalu menjadi fokus utama setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya para fungsional pemeriksa dalam melaksanakan tugas rutinnya.

Perlakuan spesial terhadap SPT Lebih Bayar Pasal 17B tersebut tidak dapat terlepas dari tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap hak-hak Wajib Pajak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa SPT LB Pasal 17B terikat oleh jangka waktu yang terbatas, yakni 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.Tahapan pengembaliannya pun harus melalui prosedur pemeriksaan terlebih dahulu yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Dapat dibayangkan betapa sibuknya KPP jika ada ribuan SPT LB dengan nilai nominal yang beragam mulai dari yang nominalnya milyaran rupiah hingga yang bernilai hanya ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu rupiah. Dalam hal ini tentu saja pemeriksa harus menentukan urutan prioritas terhadap SPT mana yang harus didahulukan dan mana yang dapat ditunda terkait dengan beban pekerjaan.

Otomatis dalam hal ini, SPT LB dengan nominal yang besar akan lebih didahulukan untuk menghindari sanksi berupa imbalan bunga yang besar pula akibat keterlambatan penerbitan SKPLB. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan nasib SPT LB bernominal kecil yang seharusnya juga menjadi hak Wajib Pajak?

Berdasarkan pertimbangan tersebutlah Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 secara tegas memunculkan materi Pasal 17D mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi WP dengan persyaratan tertentu yang batasannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Prosedur penyelesaiannya pun hanya melalui penelitian. Jangka waktu yang diatur juga lebih singkat daripada melalui prosedur pemeriksaan, yakni paling lama 3 bulan untuk Pajak Penghasilan dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Fasilitas yang diberikan oleh DJP ini selain sebagai upaya untuk memangkas deretan panjang prosedur pemeriksaan juga bertujuan sebagai upaya pemenuhan hak bagi Wajib Pajak dengan nominal Lebih Bayar kecil yang biasanya terabaikan. Wajib Pajak inilah yang dikenal sebagai Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu.

Lalu, siapa saja Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu yang berhak memperoleh fasilitas Pasal 17D tersebut? Menurut Pasal 17D ayat 2 ada empat golongan yang dapat menerima fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
  3. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
  4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

Berakar dari materi yang termuat dalam Pasal 17D ayat (3) UU KUP bahwa ketentuan mengenai batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, maka terbitlah PMK Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak pada tanggal 28 Desember 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam PMK-193/PMK.03/2007 dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan jumlah Peredaran Usaha pada SPT Tahunan kurang dari 4,8 Milyar dan jumlah Lebih Bayar kurang dari 1 juta atau jumlah lebih bayar maksimal 0,5% dari jumlah peredaran usaha;
  2. Wajib Pajak Badan dengan jumlah Peredaran Usaha pada SPT Tahunan maksimal 5 Milyar dan jumlah Lebih Bayar kurang dari 10.000.000; atau
  3. PKP telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN dengan jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN untuk suatu masa maksimal 150 juta dan jumlah lebih bayar kurang dari 150.000.

Jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut paling lama adalah 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap untuk PPh dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPN. Prosedur penelitian dan penyelesaian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut berada di tanganACCOUNT Representative (AR).

  • Date
  • Categories