Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sementara Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.

Dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan tentang kuasa hukum yang berbunyi ayat 1 “Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus” ayat 2 “Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

  • Warga Negara Indonesia;
  • mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang- undangan perpajakan;
  • persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri adalah PMK nomor 184/PMK.01/2017 ini dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum terkait kewenangan pengawasan terhadap kuasa hukum pada pengadilan pajak. Dengan keluarnya PMK nomor 184/PMK.01/2017 ini maka PMK sebelumnya yaitu PMK nomor 61/PMK.01/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persyaratan Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak

Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum untuk menjadi Kuasa Hukum adalah :

  • Merupakan warga negara Indonesia; dan
  • mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Pengetahuan yang Luas

Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dibuktikan dengan :

  • ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau
  • ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
    • ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
    • brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan;
    • sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
    • surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

b. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum sebagai berikut :

  • mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
  • memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  • tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
  • menandatangani pakta integritas;
  • telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan
  • memiliki izin kuasa hukum.

Tata Cara Izin Kuasa Hukum

Dalam pasal 6 PMK  nomor 184/PMK.01/2017  disebutkan bahwa  Tata cara untuk memperoleh izin kuasa hukum  Pengadilan Pajak diatur secara tersendiri oleh Ketua (ketua pengadilan pajak)  dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Berbeda dengan PMK sebelumnya yang di dalamnya menjelaskan tentang izin kuasa hukum.

Namun berkaca dari ketentuan PMK nomor 61/PMK.01/2012,  Ketua Pengadilan Pajak dapat menyetujui maupun tidak menyetujui permohonan izin Kuasa Hukum yang telah dilakukan penelitian/penelaahan atas kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh Sekretaris. Apabila permohonan disetujui, Ketua Pengadilan Pajak menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak mengenai izin Kuasa Hukum dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Namun, apabila permohonan tidak disetujui, Ketua Pengadilan Pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon mengenai penolakan permohonan izin Kuasa Hukum dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, atau dengan menugaskan Sekretaris pada Sekretariat Pengadilan Pajak untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon mengenai penolakan permohonan izin Kuasa Hukum sesuai petunjuk atau arahan Ketua Pengadilan Pajak.

Ketua Pengadilan Pajak dalam memberikan persetujuan atas permohonan izin Kuasa Hukum dengan mempertimbangkan dari aspek integritas dan aspek kompetensi maupun profesionalisme dari pemohon berdasarkan dokumen terkait yang disampaikan oleh pemohon kepada Ketua Pengadilan Pajak bersamaan dengan permohonan izin Kuasa Hukum atau permohonan perpanjangan izin Kuasa Hukum.

KAMI MELAYANI

1. Jasa Akunting Service, Pembukuan, dan Kompilasi Laporan Keuangan* 
  • Chart of account
  • Laba rugi
  • Neraca
  • Cash flow
  • Laporan persediaan barang/ bahan baku, dll
  • Laporan penjualan, pembelian
  • Laporan utang dan piutang
  • Perhitungan penyusutan
  • Transaksi yang rinci beserta dengan jurnal melalui system akuntansi (MYOB) 
2. Jasa Perpajakan
  • SPT Tahunan untuk Badan dan Orang Pribadi
  • SPT Bulanan untuk PPh pasal 21, 25, 23, final 4 ayat 2, dan e-SPT PPN
  • Perhitungan dan pelaporan pajak yang terhutang per bulan
  • Pembuatan NPWP karyawan perusahaan
  • Perhitungan penyusutan berdasarkan ketentuan perpajakan
3. Audit Internal & Eksternal (Kerja sama dengan KAP)*
  • Review dan analisa laporan audit tahun sebelumnya
  • Pemeriksaan prosedur lini divisi perusahaan
  • Stock opname
  • Cash Opname
  • Pemeriksaan pihak-pihak yang terkait
  • Analisa laporan keuangan internal
  • Pemeriksaan kelengkapan bukti fisik pada voucher kas masuk-keluar dan bank masuk-keluar
  • Dan lain-lain (tergantung kebutuhan dan data)
(*) Tarif tergantung jenis usaha dan skala perusahaan
 
Bagi yang berdomisili di luar Jabodetabek mohon dapat melakukan konfirmasi via telp terlebih dahulu
Data-data dapat dikirimkan melalui email/kurir ke: 
 
PT. GLOBAL SAKTI PRIMA

Kantor Jasa Akuntansi

Jl. Kertamukti No. 10

(Depan RSU Hermina)
Ciputat, Tangerang Selatan

Telpon Kantor / Fax : 021-2759 8408
Email : gspkja@gmail.com  farid_wajdi@yahoo.co.id
0822-1371-6188 (Telf)
0812-1970-077 (Tef/WA)
 
× How can I help you?