Apakah Perusahaan anda Punya masalah ??? Kami membantu di sisi hukum Perpajakan.

Manfaat pajak buat suatu Negara jadi sangat dominan. Yang mempunyai hak mengambil pajak hanyalah Negara, pajak tersebut berupa uang, tidak berupa barang. Tapi karena system pembayaran pajak di Indonesia masih menganut self assessment atau pembayaran pajak dilakukan oleh pembayar pajak dan banyak yang tidak sesuai laporan pajaknya.

Hingga pada suatu hari seorang fiskus menemui wajib pajak untuk menagih hak negara guna memungut pajak, wajib pajak bahkan menolak guna membayar pajak yang terutang. Berawal Dari sinilah timbul berbagai konflik internal antara wajib pajak dengan fiskus pajak.

Dari masalah ini, banyak masyarakat yang  tidak mengerti banyak tentang pengajuan keberatan karena adanya penagihan dan/atau kesalahan yang dilakukan, juga tidak mengetahui langkah-langkah dan tindak lanjut dari keberatan tersebut.

Meskipun sosialisasi sudah sering dilakukan, masih juga sebagian masyarakat yang tidak mengerti mengenai beberapa idiom perpajakan. Salah satunya mengenai keberatan dan banding yang harus diketahui oleh Wajib Pajak. Karena, tidak sedikit ketetapan pajak yang menimbulkan rasa kurang memuaskan atau merugikan, tetapi wajib pajak tidak tahu cara untuk menanganinya.

Dengan mengetahui aturan dan cara untuk pengajuan keberatan dan banding dalam perpajakan, diharapkan mereka bisa menyelesaikan masalah secara lancer.

Keberatan dalam Perpajakan

Ada saatnya Masyarakat merasa kurang puas atas pengurangan dan pembayaran pajak dari pihak ketiga. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatannya kepada petugas pajak.

Banyak hal lain yang bisa Wajib pajak lakukan pengajuan keberatannya yakni Ketetapan Kurang Bayar, Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Tentunya Wajib Pajak harus tahu cara, ketentuan, dan persyaratan untuk pengajuan keberatan. Selain telah melunasi pajak, WP bisa melakukan pengajuan surat keberatan itu dalam waktu tiga bulan setelah menerima surat ketetapan pajak atau pemotongan / pemungutan.

 

WP pun perlu menuliskan nominal kerugian dengan alasan-alasan yang bisa dipertimbangkan. Kira-kira diperlukan waktu dua puluh hari kerja bagi Ditjen Pajak untuk memproses surat pengajuan tersebut.

Lalu, petugas pajak akan memberikan keputusan paling lambat 12 bulan sejak pengiriman surat pengajuan.

Wajib Pajak dapat mengirimkan surat  melalui tiga cara berbeda. Yaitu langsung ke kantor pajak tempat WP tadi terdaftar atau kirim melalui pos dan meminta tanda bukti pengiriman suratnya. WP juga dapat mengirim surat ke jasa kurir atau ekspedisi yang sudah ditunjuk oleh petugas pajak.

Banding dalam Perpajakan

Lalu, bagaimana jika Wajib Pajak belum atau mungkin merasa tidak menerima akan keputusan hasil pengajuan keberatan?

WP dapat mengajukan banding ke level yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Pajak. Beberapa persyaratan yang wajib disiapkan terdiri dari surat yang ditulis dengan Bahasa Indonesia serta pastikan alasannya jelas.

Surat banding diajukan setidaknya tiga bulan setelah keputusan keberatan diterima. Satu surat Cuma ditujukan untuk satu surat banding dengan surat keputusan keberatan yang terlampir. Harus diingat bahwa keputusan dari Pengadilan Pajak tidak berasal dari Tata Usaha Negara.

Peranan Konsultan Pajak dalam Pengadilan Pajak

Kosultan pajak adalah sebuah profesi yang akan memberikan bantuan melalui pandangan, analisis juga ilmu yang berhubungan dengan hal-hal pajak kepada wajib pajak. Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak yang kurang paham soal masalah perpajakan di Indonesia. Hal lain konsultan pajak adalah menumbuhkan kesadaran wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya dalam perpajakan negara.

Sehingga dengan adanya konsultan pajak ini secara langsung bisa menjamin penerimaan pajak negara lebih stabil. Dalam sebuah persengketaan pajak, konsultan pajak nyata punya peranan tersendiri. Terutama untuk bisa memberi masukan dan pertimbangan kepada WP yang sedang bersengketa.

Konsultan pajak juga bisa membantu wajib pajak memahami hukum-hukum pajak juga bagaimana cara pengajuan gugatan yang baik. Bahkan terkadang ada pula wajib pajak yang memberikan kuasa hukum kepada konsultan pajak kepercayaan mereka untuk memproses menyelesaikan pesengketaan pajak tersebut. Walaupun tidak berbasis hukum, konsultan pajak bisa menjadi kuasa hukum yang mendampingi dan mewakili WP yang bersengketa, tapi tentu saja harus terlebih dahulu ada surat kuasa dari pihak wajib pajak.

Bahkan umumnya saat ini yang menghandel sengketa pajak di pengadilan pajak malahan konsultan pajak, bukan pengacara pada umumnya.

Terlebih untuk menjadi kuasa hukum bagi wajib pajak ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan pajak itu sendiri atau menunjuk Kuasa Hukum Terdaftar.

Peranan konsultan pajak dalam persengketaan pajak sangatlah besar, sebab mereka dapat menjadi kuasa hukum yang menolong mengarahkan wajib pajak akan langkah-langkah hukum yang seharusnya diambil selanjutnya.

Sebaiknya profesionalitas konsultan pajak juga wajib tetap terjaga, walaupun sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh wajib pajak, tidak berarti menggunakan bermacam cara untuk bisa memenangkan kasus tersebut.

Konsultan pajak tetap bekerja untuk memberikan pemahaman yang sesuai peraturan mengenai hak, kewajiban dan hukum perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Jasa Kuasa Hukum Banding, Gugatan Perpajakan di Jakarta dan Sekitarnya.

Kantor Kami merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan pajak terdaftar, Kuasa Hukum Pajak yang akan mendampingi dan membantu anda mengenai Kuasa Hukum untuk Banding dan Gugatan Sengketa Pajak.

 

 

 

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.